KPH WALANAE VERIFIKASI LOKASI OPLAH ICARE, SIAPKAN IZIN PERHUTANAN SOSIAL JIKA DIPERLUKAN

Soppeng, 26 September 2025 — Dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap tata ruang kehutanan, Tim ESF ICARE PIU Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae Kabupaten Soppeng. Pertemuan yang dipimpin Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, Mulawarman, S.Hut., didampingi Penyuluh Kehutanan Sunandar, bertujuan mengantisipasi dini potensi tumpang tindih antara lokasi sasaran bantuan alsintan dengan kawasan hutan.

Tim ICARE menjelaskan bahwa program penguatan 16 Brigade Pangan di lima kecamatan akan dilaksanakan di kawasan Optimasi Lahan (OPLAH), baik rawa maupun non-rawa. Sebagai langkah mitigasi risiko, tim meminta dukungan KPH untuk memverifikasi apakah lokasi tersebut berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Menanggapi hal tersebut, Mulawarman menyatakan bahwa berdasarkan data awal, lokasi OPLAH-Brigade Pangan tampak berada di luar kawasan hutan. Namun, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan akurasi. “Kami membutuhkan data spasial berformat SHP (Shapefile) dari hasil Survei Investigasi Desain (SID) sebagai acuan teknis dalam pemetaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika verifikasi menunjukkan adanya irisan dengan kawasan hutan, maka Izin Perhutanan Sosial (IPS) dapat menjadi instrumen legal yang memungkinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian berkelanjutan, asalkan memenuhi persyaratan teknis, sosial, dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen bersama antara Tim ICARE dan KPH Walanae untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan yang berbasis data, partisipatif, dan sesuai hukum, selaras dengan prinsip Environmental and Social Framework (ESF) ICARE.

(DAR)